Dari pengamatan ilustrasi saya tentang pilkada daerah/kabupaten propinsi dan negara, pada dasarnya sudah banyak tulisan yang kita selalu lihat dan baca khususnya tentang pemimpin di suatu organisasi,baik swasta maupun pemerintahan.sehingga tentang pemimpin yang layak untuk dipilih pada saat pilkada langsung yang akan kita hadapi setiap lima tahun contohnya seperti pilkada besok di kabupaten nabire propinsi papua. Untuk itu kesempatan ini, mengutarakan ilustrasi saya untuk menguatkan opini-opini yang sudah ada sebelumnya serta mengeluarkan lebih jauh tentang parameter-parameter yang diperlukan oleh segenap anggota masyarakat. Parameter yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menjadi acuan bagi anggota masyarakat terhadap calon-calon bupati/pemimpin daerah khususnya kabupaten nabire sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pemilu, anggota masyarakat tidak tertipu oleh ilusi calon-calon pemimpin daerah yang seolah-olah mereka adalah orang yang bijak, pintar, bersih dan berjiwa pelayan. Namun pada dasarnya semua adalah topeng dan sebenarnya mereka adalah calon pemimpin yang tidak bijak, korup, dan oportunis.sory terlalu kasar.
Akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang lumrah ketika berita di surat kabar / web internet memberitakan tentang perilaku pejabat di suatu daerah yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Sebagian besar anggota DPRD diperiksa kejaksaan karena terindikasi tindakan korupsi. Seorang oknum bupati diajukan ke pengadilan karena terlibat dengan kasus mark up suatu proyek di suatu daerah. Semua anggota DPRD di suatu daerah terlibat praktek korupsi dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Seorang mantan bupati dijebloskan ke penjara karena terindikasi melakukan korupsi pada masa pemerintahannya. Contoh-contoh di atas merupakan berita-berita yang sudah tidak asing bagi masyarakat umum. Selain itu, masih banyak berita lain menyangkut perilaku pejabat negara dan daerah , yang kadang membuat hati rakyat menjadi miris, kecewa, emosi, dan marah. Sebagai contoh dari ungkapan emosi anggota masyarakat dapat kita perhatikan dengan mendengarkan ungkapan seorang penumpang mobil angkutan umum. Penulis mengutip ungkapan seorang bapak yang kebetulan membahas masalah pejabat negara dan daerah di sebuah angkutan umum sebagai berikut: Semua sistem di negara ini sudah rusak. Semua pejabat sudah tidak bisa dipercaya. Mereka tidak lagi memikirkan rakyat. Mereka sudah mendapatkan penghasilan besar dari jabatannya, tetapi masih juga mau mengambil uang rakyat dengan cara korupsi. Apakah mereka tidak memikirkan rakyat lagi? Di samping ungkapan emosi ini, masih banyak ungkapan yang datang dari penumpang lain, dan semuanya ditujukan kepada pejabat-pejabat Negara dan daerah yang menurut mereka cenderung tidak mengabdi kepada dareah dan masyarakat, tetapi hanya mengabdi kepada golongan dan diri sendiri.
Pada saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita masih ingin agar pemimpin kita nantinya adalah orang yang tidak bijak dan tidak bersih? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita semua sudah bosan dengan perilaku pejabat yang tidak mencerminkan pengabdian kepada masyarakat. Kita sudah bosan dengan pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya dan menjadikan rakyat hanya sebagai sapi perahan. Kita semua tentu menginginkan seorang pemimpin yang visioner, bersih, bijak, dan mau jadi pelayan. Kita tentu menginginkan agar nantinya muncul pemimpin yang mau dan mampu meletakkan kepentingan masyarakat jauh dia atas kepentingan pribadi atau golongan.
Setelah memaparkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin kemudian timbul lagi pertanyaan yang sangat mengusik. Hal ini menyangkut pertanyaan yang ada pada judul tulisan ini. Masih adakah kemungkinan kita akan memperoleh seorang pemimpin yang mempunyai sifat seperti yang disampaikan sebelumnya? Mungkinkah hal itu hanya sebuah utopia (mimpi) saja bagi seluruh anggota masyarakat?
Apabila kita mengacu kepada situasi perkembangan politik saat ini maka pada dasarnya segenap anggota masyarakat yang terlibat langsung dengan pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) mempunyai kesempatan untuk menciptakan suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah dengan terpilihnya seorang pemimpin yang bijak dan bersih serta benar-benar berpikir dan bertindak untuk rakyat. Rakyat yang ikut terlibat dengan pilkadasung dapat berperan menciptakan perubahan ini yaitu dengan menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang berpikir bijak dan berhati bersih.
Memilih calon pemimpin daerah yang bijak dan bersih dapat menjadi hal yang tergolong susah, tetapi dapat juga menjadi hal yang cenderung mudah. Artinya adalah bahwa kita akan kesulitan untuk menentukan pilihan kepada calon yang tepat apabila kita tidak mengetahui seluk beluk calon tersebut, tetapi apabila kita mendalami track record para calon pimpinan daerah maka kita akan mudah untuk menentukan pilihan. Untuk itu, melalui tulisan ini saya menyampaikan beberapa parameter kepada sidang pembaca agar nantinya kita dapat memilih calon pemimpin daerah yang bijak dan bersih, yang dapat membuat perubahan positif yang berarti di daerah kita masing-masing pada khusnya kabupaten nabire. Yang pertama, tingkat pendidikan dan wawasan calon harus diperhatikan. Masalah pendidikan dan wawasan adalah hal yang sangat penting karena seorang calon harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan wawasan yang luas untuk membawa suatu daerah kepada suatu perubahan. Menurut saya, jenjang sarjana dapat kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah si calon mempunyai standard pengetahuan yang memadai atau belum. Di samping itu, kita juga harus berhati-hati dengan gelar palsu yang saat ini sudah banyak dijual di pasaran. Adalah suatu hal yang naif apabila kita menginginkan pemimpin yang bijak dan bersih, tetapi pemimpin daerah kita mempunyai gelar palsu yang dibeli dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah status sosial dan ekonomi dari calon pimpinan daerah khususnya kabupaten nabire. Kita harus jeli melihat latar belakang kepemilikan harta yang dimiliki oleh seorang calon. Sebagai contoh, seorang calon hanya sebagai PNS, dia tidak mempunyai sumber penghasilan di luar gaji dan tunjangan dari PNS, tetapi yang bersangkutan mempunyai harta yang sangat melimpah (berupa kepemilikan tanah yang sangat luas, rumah mewah, kendaraan bermotor yang sangat mewah, dll). Hal ini harus menjadi bahan pertanyaan bagi kita yaitu dari mana yang bersangkutan mendapatkan harta tersebut, apakah harta tersebut didapatkan dari warisan orang tua atau malah dari hasil korupsi? Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah mengenai track record si calon, meliputi prestasi kerja dan pencapaian-pencapaian yang sudah dia lakukan baik di dunia kerja ataupun ditengah-tengah masyarakat umum. Sebagai contoh, apabila yang bersangkutan berasal dari pejabat negara, maka bisa dipertanyakan tentang prestasi dan pencapaian yang telah diraihnya selama menjabat di instansi pemerintah. Apabila yang bersangkutan berasal dari kalangan dunia usaha maka bisa dipertanyakan mengenai prestasi dan pencapaian yang telah diraih yang bersangkutan selama berkecimpung di dunia usaha. Jika yang bersangkutan adalah pegawai swasta, hampir sama dengan kondisi sebelumnya, perlu dipertanyakan tentang prestasi dan pencapaian yang diraih selama bekerja sebagai pegawai swasta. Di samping prestasi dan pencapaian di dunia kerja, kita juga perlu memperhatikan track record calon di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Artinya adalah bahwa kita sebagai calon pemilih perlu memperhatikan apakah si calon sudah pernah berbuat hal-hal yang positif dan konstruktif bagi masyarakat umum atau pada masyarakat daerah khususnya? Jangan-jangan mereka datang ke daerah hanya pada saat proses pilkadasung akan berlangsung. Setelah terpilih, mereka akan terlena dengan euforia kemenangan dan melupakan konstituen yang telah menempatkan mereka di kursi orang nomor satu dan nomor dua di daerah. Hal ini sangat penting kita perhatikan. Kita harus benar-benar jeli mengamati calon pemimpin daerah agar kita tidak terjebak dan terperosok ke situasi yang sudah sering kita alami di masa lalu.
Yang keempat, kita juga perlu memperhatikan calon pimpinan daerah dari sikap tim sukses dan cara-cara prakampanye/kampanye masing-masing calon. Perlu kita perhatikan, apakah tim sukses seorang calon menghalalkan segala cara untuk memajukan calon mereka. Menghalalkan segala cara disini dapat diwujudkan dengan melakukan black campaign, yaitu menjelek-jelekkan calon lain atau dengan melakukan politik uang. Politik uang merupakan suatu tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi pilkadasung. Politik uang dapat merusak tatanan kehidupan berpolitik daerah dan bangsa kita serta akan menyengsarakan masyarakat luas. Untuk itu, sebagai pencegahan kita harus jeli mengamati jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing calon. Jika seorang calon mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk suatu proses pilkadasung, maka logika awam akan mengambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan, apabila terpilih akan berusaha untuk mengembalikan semua pengeluaran pada saat kampanye. Jika ini terjadi, korupsi kembali akan merajalela dan masyarakat lagi-lagi akan menjadi korban. Yang kelima, seorang calon pemimpin harus mempunyai visi yang jelas dan terukur terhadap daerah yang akan dipimpin. Yang bersangkutan harus dapat meletakkan milistone-milistone yang akan dicapai selama masa kepemimpinannya serta benar-benar mendalami arah pembangunan daerah. Milistone yang akan dicapai bisa diukur dalam fase bulanan, semester, tahunan, dan lima tahunan.
Demikian beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk memilih calon pemimpin di daerah dalam pilkadasung yang sebentar lagi akan kita hadapi. Kita akan dimudahkan untuk memilih calon pemimpin daerah yang bijak dan bersih apabila kita benar-benar meneliti calon-calon pemimpin daerah tersebut dan mempergunakan kelima parameter diatas sebagai alat bantu. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan pada judul tulisan ini. Dengan memperhatikan beberapa parameter di atas sebelum kita menentukan pilihan maka mencari pemimpin daera yang bijak dan bersih bukanlah suatu utopia (mimpi) belaka. Sumber Deni siborongborong.(Tinus P)
Selengkapnya...



YOGYA (KRjogja.com) - Forum mahasiswa Papua yang tergabung dalam Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB) menilai, PT Freeport Indonesia (PT FI) sebagai biang keladi dari segala permasalahan yang tumbuh di Papua. Persoalan ini muncul dalam seminar nasional mahasiswa Papua yang bertajuk menggali dampak-dampak PT Freeport di tanah Papua dan Indonesia, di Aula UPKM CD RS Bethesda, Kamis (3/9).

Ketua Presidium LPNR-PB, Engel, mengakui masyarakat Papua menginginkan keluar dari tiga cengkeraman besar yang selama ini membelenggu mereka, yakni neoliberalisme, neokolonialisme dan kapitalisme. "Tiga cengkeraman tersebut dikelola oleh PT Freeport Indonesia di bumi Papua. Kami ingin keluar dari itu semua dan berdaulat secara politik, adil secara ekonomi serta adat dan budaya yang mandiri," tegas Engel.

Aksi penambangan yang dilakukan oleh PT FI, selain merusak lingkungan yang sangat besar juga terdapat indikasi pelanggaran HAM. Tanah adat Suku Amungme salah satu korbannya. "PT FI menguasai tanah secara tidak sah. Yakni sebanyak 2,6 juta luas areal kontrak PT FI terhadap 92 warga Suku Amungme," tandas Engel.

Selain itu, indikasi konspirasi International, dalam hal ini adalah Amerika melalui CIA, diduga ikut terlibat. CIA dianggap mendikte Indonesia dalam hal realisasi Papua masuk ke NKRI dengan jaminan PT FI tumbuh di tanah Papua. "Kehadiran PT FI semata-mata hanya urusan bisnis global Amerika, bukan untuk mensejahterakan rakyat Papua atau Indonesia. Ketidakadilan secara ekonomi, politik dan budaya kerap terjadi disana. Setiap kali ada kerusuhan antara rakyat Papua dengan PT FI selalu dikaitkan dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan pemerintah seakan-akan tidak serius menanggapi hal ini," ujar Engel.

Satu hal lagi yang menjadi titik perhatian LPNR-PB dalam menggugat PT FI untuk dibubarkan adalah kebohongan publik yang selama ini dilakukan PT FI. "Disana ada kawasan Tembaga Pura untuk menegaskan pertambangan tembaga yang dilakukan disana. Namun sebaliknya, ini justru menjadi sebuah pertanyaan, tembaga atau emas kah yang sebenarnya ditambang disana," tandas Engel. (Dhi)
http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/2288/Mahasiswa.Papua.Tuntut.Freepot.Hengkang.Dari.Bumi.Papua..html
Selengkapnya...