POTRET BURAM PERPOLITIK DI TANAH PAPUA

Egoisme Butakan Otak politikus Birokrat di Tanah Papua Lahirkan Lakon Sandiwara Politik Tumbalkan Alam, Budaya, dan Manusia Papua Sembari Menyuburkan Istitusi Tertentu 

Banyak cerita yang dapat diukur untuk menggambarkan peta perpolitikkan di Tanah Papua. Berdasarkan dinamika Perpolitikan yang sudah terjadi disana, dampaknya telah menelan sekian korban baik harta, berda, waktu, dan bahkan nyawa. Ending dari pada itu semua yang dapat dipetik dan disimpulkan adalah “telah terjadi proses pembelajaran politik yang keliru dan cenderung mengorbankan sesama masyarakat Papua”, atau dapat disimpulkan “implementasi perpolitikan yang keliru”.

 Sampai sekarang penyebab semua itu belum mampu diucapkan, disimpulkan, dan ditetapkan oleh politikus, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan lain sebagainya. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa telah mengetahui akar penyebab konflik politik yang terjadi dalam perpolitikan, namun jika dikaji pernyataan tahu oleh pihak-pihak yang mengaku tahu itu hanyalah bagian dari ucapan kosong yang bertujuan untuk menggertak atau menetralkan kondisi dirinya yang sebenarnya memang mereka tidak memahaminya sama sekali.

Hal itu dapat diukur dengan ketidakmampuan orang papua (pelaku perpolitikan) mengelola konfik yang terjadi pasca diimplementasikan perpolitikan di seluruh Tanah Papua, dan memetak siapa pihak yang akan diuntungkan dan dirugikan didalamnya sebagai rekomendasi pada pesta demokrasi selanjutnya. Jika diamati skema perpolitikan yang terbangun selama ini, cenderung menunjukan sikap kekanak-kanakan namun karena dipoles dengan alasan ilmiah, dan berlandaskan aturan formal sehingga terkesan logis dan rasional, namun bagaimanapun juga esensinya tetap kekanak-kanankan sebab tidak menerima kekalahan dan cenderung mempertontonkan sikap menguntungkan diri sendiri alias egoisme.

 Sikap-sikap itulah yang telah mengorbankan sekian ratus jiwa manusia Papua, sekian ratus rupiah kerugian materi yang telah dikumpulkan oleh rakyat papua secara susah payah, dan korban dibidang lainnya. Perhatikan kasus-kasus penundaan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) baik Propinsi, Kabupaten, Kota yang telah menelan dana, menelantarkan pembangunan disegala sektor, meraup hutang politik, menghancurkan tatanan sosial masyarakat papua, dan bahkan mengorbankan nyawa manusia papua semua itu merupakan bukti konkrit kebobrokan para pelaku perpolitikan di Tanah Papua. Para pihak-pihak yang dipercayakan untuk menjalankan pesta demokrasi di Tanah Papua yang telah tergoda dengan kucuran dana segar yang tidak tahu asal-usulnya juga mengambil peran penting dalam bencana kemanusia yang dihasilkan oleh PEMILUKADA tersebut.

Jauh dari pada itu Institusi Kemanan Pemerintah Indonesia (TNI/POLRI) yang bertugas dalam hal manjamin keamanan didalamnya yang tidak berperan penting dalam menciptakan kestabilan dan keamanan bagi jalannya pesta demokrasi disana padahal telah dibayar dengan sekian miliaran rupiah pada setiap putaran PEMILU (Eksekuti dan Legislatif) baik yang gagal dan suskes seakan membiarkan bencana kemanusia itu terjadi, kondisi itu hanya membangun kesan tersendiri pada institusi keamanan (TNI/POLRI) bahwa ; “karena mereka (TNI/POLRI) telah memiliki lahan subur sehingga mengiinginkan lahan itu terus subur agar dirinya pun turut subur dengan hujan duit sebagai pemupuknya” Pernyataan intelektual tukang Indonesia menangapi PILGUB Papua 2012 dengan pandangannya bahwa “Pilgub Pertarungan Pantai & Gunung

Namun itu Positif” dalam Bintang Papua (19/12) terkesan memberikan pandagan yang keliru dan memiliki tujuan tertentu sebab pernyataannya sangat kental muatan profokatifnya serta melaluinya rentan berdampak pada konflik horisontal karena mutan filosofis pernyataan tersebut adalah “membagi masyarakat papua kedalam dua golongan masyarakat yaitu gunung dan pantai” disamping itu pandangan tersebut sangat tidak objektif pula sebab yang menjadi kandidat (cagub dan cawagub) tidak seperti yang dikatakan, yang terpraktekkan justru terbalik karena kadidatnya campuran. Sikap intelektual tukang itu mesti dipertanyaakan ?, herannya lagi kok bisa dijadikan opini public melalui media disana ?. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada kaitannya dengan kepentingan institusi tertentu diatas ?

Dari perjalanan perpolitikan yang telah bersimbah darah dan memakan korban materil telah mampu mengantarkan seorang pemimpin yang korup dan pro terhadap pemilik modal baik yang menyuplai dana pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri, dan kontrak kerja baru yang disahkan setelah menjabat sebagai pemimpin. Ditengah kondisi perpolitikan seperti itu alam, rakyat, dan budaya Papua benar-benar menjadi tumbal atas semua ke-buta-an dan ke-tuli-an eksekutif dan legislatif papua. Apa penyebab ke-tuli-an dan ke-buta-an eksekutif papua itu yang menjadi pertanyaan kemudian apakah karena egoismenya ?, ataukah karena kebodohannya ?, ataukah karena ditodong senjata ?, ataukah karena sistim ?, dan atauhkah karena apa ?, dan apa ?, dan apa ?, dan apa ?, dan masih banyak lagi ?. Sekian ribu Pertanyaan yang belum terjawab itu, apakah secara pribadi politikus Papua yang egoisme itu memahami dan mengerti ataukah malahan buta terhadap pertanyaan itu.

 Secara umum karakter Politikus Birokrat Papua yaitu Berkarakter duitan yang tinggi, dan tidak memiliki jiwa kemanusiaan perhatikan sikap kekanak-kanakan mereka yang bahkan tidak mampu membedakan tempat pertarungan politik, sampai-sampai hubungan kekeluargaan atau hubungan darah yang telah terbangun sekian tahun lamanya dengan gampang mereka hancurkan, bahkan melaluinya mereka mampu meninggalkan istri-istri bahkan suami-suami dan sukses menjadikan anak-anak Papua hasil buah cintanya menjadi anak terlantar seakan terlahir tanpa orang tua diatas Tanah Papua yang kaya raya.

 Lebih parah lagi ketika orang Papua dijadikan target pelanggaran HAM Berat oleh APARAT KEAMANAN INDONESIA (dibunuh, disiksa, diintrogasi, diteror, diperkosa, dipenjarakan tanpa dasar hukum, dikejar-kejar bagaikan pencuri ditas tanah sendiri, dll), menjadi korban IMS dan AIDS, tergusur karena kehadiran perusahan-perusahaan raksasa (PT. Freeport Indonesia, Britis Petroleon, Mecko Papua, Pengalengan Ikan, Kelapa Sawit, dll), Penghanguskan budaya sebagai jatidiri orang Papua, dan lain sebagainya terjadi didepan mata dan telinga Eksekutif dan Legislative Papua, namun mereka hanya memilih diam, dengar, dan mendapatkan duit diruang kerja-kerja mereka atau bahkan menerima di Jakarta atau di luar negeri.

 Banyak diantara mereka terkadang memanfaatkan kondisi itu menjadi tempat empuk untuk berkampanye politik demi mendapatkan perhatian masyarakat Papua agar kepentingan politik mereka tercapai yaitu mereka menjabat sebagai Eksekuti atau Legislatif diperiode berikutnya diatas darah korban jiwa manusia papua, dengan cara membuat Tim Pencari Fakta (TPF) dan melakukan penyelidikan kelapangan yang beujung pada pembayaran kepala (bahkan berujung tanpa hasil/solusi), serta menjadikan situasi itu sebagai materi/bahan kampenye politik pada massa kampanye PEMILUKADA dan PEMILULEG, dan lain sebagainya sesuai dengan keratifitas mereka mengunkapnya demi terpenuhinya kepentingannya diatas.

 Mungkin diantara para birokrat (Eksekutif, Legislatif, dan MRP) sedikit menepuk dada dengan dikeluarkannya “PERDASUS tentang Kepala Daerah diseluruh tanah papua adalah Orang Papua Asli” mungkin benar sikapnya, namun amat disayangkan karena melaluinya justru terkesan menciptakan ruang bagi “perkelahian antara politikus-politikus asli Papua dalam pesta demokrasi daerah” untuk meloloskan kepentingan NKRI dan hutang politik (hutang partai dan pengusaha) yang dikantonginya masing-masing.

 Dari kenyataan pesta demokrasi dipapua selama ini yang selalu menuai konflik horizontal antara pendukung calon masing-masing. Akhirnya benar bahwa orang Papua sendiri (politikus birokrat) yang sedang mendukung program pemusnahan orang papua dengan cara membuka dan/atau menciptakan ruang untuk mencabut hak hidup (nyawa) orang papua diatas tanah papua.

 Disamping itu Politikus Birokrat Papua mungkin sedikit mampu menunjukan taringnnya sesuai dengan pernyataan ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Papua baru-baru ini, dimana pihaknya telah mengusulkan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan satu Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) untuk disahkan, dalam pembahasan Raperdasi dan Raperdasus pada sidang paripurna DPRP, yakni;

 1. Raperdasi Penyelenggara Ketenaga Kerjaan,
 2. Raperdasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2012-2032,
 3. Raperdasi Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Daerah Abepura,
 4. Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan (revisi),
 5. Raperdasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
 6. Raperdasi Perlindungan Penyandang Disabilitas dan
 7. Raperdasi Organisasi Tata Kerja Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Papua.
 8. Raperdasus Pelayanan Pendidikan Bagi Komunita Adat Daerah Terpencil (dianggap layak menjadi Perdasus).

 Dari ketujuh Raperdasi dan satu Raperdasus yang dianggap layak diatas memang sangat penting dan bermanfaan bagi orang papua sehingga wajib diberikan penghargaan, hanya saja mengapa baru sekarang baru dibuat ?, bukankah OTSUS Papua sudah lama ? Dengan melihat sekian korban jiwa, kekayaan alam, dan budaya Papua dengan modus operandinya masing-masing dimana pada tahun 2012 yang sangat tinggi jumlahnya, seperti : maraknya konflik pilkada, penembakan aktifis Papua (Mako Tabuni, Hubertus Mabel, dll), pencurian kekayaan alam papua secara gila-gilaan (perpanjangan kortak BP di Inggris dan kehadiran perusahan tambang baru), pudarnya bahasa dan budaya asli Papua.

 Semua peristiwa itu terjadi didepan mata kita sekalian, terlebih khususnya Politikus Birokrat Papua yang sudah berlangsung sejak dahulu, sekarang, dan mungkin nanti. Pertanyaan selanjutnya adalah sudahkah para pembuat kebijakan di Papua memikirkan hal-hal diatas, atukah mereka lebih berpikir untuk melindungi, dan menjalankan program NKRI di Tanah Papua dengan cara membuat PERDASI dan/atau PERDASUS yang berpihak pada NKRI tanpa melihat, memikirkan, dan melindungi Manusia Papua, Alam Papua, dan Budaya Papua dari bencana kemanusiaan, bencana alam buatan manusia, serta arus globalisasi diseluruh Tanah Papua.

 Situasi itu telah terjadi begitu lama di Tanah Papua sejak 1 Mey 1963 – sekarang, namun masih belum terungkap ke permukaan jiwa masyarakat Papua karena sekian banyak program politik Negara Indonesia yang diterapkan disana, dimulai dari penerapan sistim sentralisasi dengan senjata Satus DOM (Daerah Operasi Militer), Otonomi Daerah, Otonomi Khusus, Pemekaran (propinsi, kabupaten, kota), UP4B yang masih dihujani kritikan, dan beberapa sistim yang sedang digodok pemerintah Indonesia saat ini melalui pertemua ilmiah di beberapa Perguruan Tinggi di Pulau Jawa, seperti : UGM, UI, dan lain-lain untuk memberikan rekomendasi akademisi.

Jika disimpulkan maka semua kebijakan itu hanya terkesan menciptakan tatanan hidup masyarakat Papua yang bersandar kepada Uang, dengan cara memanjakan masyarakat papua dengan uang. Program Politik Pemekaran dan Otonomu Khusus oleh Negara Indonesia di tanah Papua benar-benar memuluskan aliran uang hingga pelosok-pelosok tanah papua dan terlebih khusus ke setiap manusia Papua sehingga pandangan masyarakat papua secara umum tertutup untuk melihat TINDAKAN KEBIADABAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PAPUA. Jika dibandingkan dengan Para Intelektual Pertama Papua Angkatan 60-an (Nikolas Youwe, Markus Kaisepo, dkk) mereka benar-benar teladan yang baik dan mampu menanamkan benih semagat “Perpolitikan Ke-Papua-an” yang benar terhadap generasi papua selanjutnya.

 Hasil yang dicapainyapun mampu mewakili Sekian Ribu Pendapat Rakyat Papua, padahal jika mau dilihat secara objektif mereka mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang sederhana dan dapat dikatakan terbelakang namun mereka mampu memberikan “Pandangan Idiologis Yang Brilian Bagi Kita Generasi Biru Papua”. Dari sikap Politikus Birokrat Papua dalam melihat, mendengar, dan menerima uang tanpa melalukan upaya apapun demi perlindungan alam, manusia, dan budaya yang sedang digiring oleh pemerintah Indonesia keambang kepunahan yang telah, sedang, akan dipraktekkan diseluruh Tanah Papua dan dengan dinamika perpolitikan di Tanah Papua yang berujung pada memperkaya istitusi tertentu dan menciptakan konflik horizontal, serta sekian Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua, telah menunjukan kepada Publik Rakyat Dan Alam Raya Papua bahwa PARA POLITIKUS BIROKRAT PAPUA (Eksekuti, Legislatif, dan Majelis Rakyat Papua) adalah salah satu AKTOR PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT TERHADAP MANUSIA PAPUA,selain TNI/POLRI dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

  “UNTUKMU POLITIKUS BIROKRAT PAPUA”

 Kami tidak butuh ungkapan bela sungkawamu
Birokrat, kami tidak butu kritikan pedismu legislatif

 Kritikan dan rasa berkabungmu tak akan hidupkan
Kami kembali lindungilah orang papua dengan tugasmu birokrat

 Ukirlah jasamu legislator Tentang Perlindungan Hak
 Hidup Orang Papua Tentang Perlindungan Hak Ulayat Orang
 Papua Tentang Perlidungan dan Pelestarian Budaya Papua

 Agar kami Dapat menggenggam kebebasan hidup
Sembari Nikmati Mentari pagi Diatas Bumi Cederawasi
 Tanpa tekanan kekerasan Dibalik Perangkap sistim
 Penjajahan

 Nyawa Rakyat Papua diujung Sengsara
 Mandulnya Legirlator Papua Seakan menyuburkan
  Pembantaian

 Dari Puncak Kepunahan Kami Berseru Hai MRP
 Apakah Kau Buta Dimana suaramu Disini
Anak Adat Papua Terperangkap Laras M 16

 Sang Penyambung Lidah Rakyat Papua
 Ngoceh kala HAM Berat Terjadi Namun sayang hanyalah kata
Yang kian berlalu

 Mengapa Eksekuti Papua Membisu Saat Timah
 Panas Aparat Keamanan Menembus tubuh rakyat
Papua Saudara kandungmu sendiri

 “Kritikanmu Adalah Pelitaku”

 By….Pedalaman Gunung (FB) Selengkapnya...

“PAPUA: LADANG SUBUR KEKERASAAN NEGARA”

“PAPUA: LADANG SUBUR KEKERASAAN NEGARA”

Dalam perjalanan sejarah politik Negara Republik Indonesia, puluhan tahun rakyat Papua Barat telah mengalami berbagai macam kekerasan yang ditinjau dari sudut pandang pelanggaran hak-hak hakiki yang dimiliki oleh masyarakat di bumi cendrawasih. Hampir diseluruh daerah Papua masyarakat hidup dalam kewaspadaan dan ketakutan, serta tekanan kekuasaan politik negara indonesia. Kehidupan rakyat selalu dihiasi dengan konflik-konflik atau kasus-kasus kemanusiaan yang menghancurkan hidupnya tanpa ada perlindungan hukum untuk menjamin dan melindungi nilai-nilai dasar manusia yang tercakup dalam hukum nasional, yang notabene hukumnya di buat oleh orang Indonesia sendiri. Namun justru hukum menjadikan gudang masalah .

Penguasa melakukan kekerasan pada warga sampai kini pun masih terjadi di negara-negara yang kehidupannya demokrasi tapi belum berkembang. Hal ini di negara indonesia Aceh sampai daerah Papua menjadi saksi bisu dan setiap hari darah para pembela HAM dan rakyat tak berdosa membasahi Nusantara. Meskipun wacana peradilan HAM telah bergulir, prakteknya masih jauh dari harapan masyarakat para korban. Padahal aturannya, jika negaranya demokratis dapat memberi perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara seoptimal,agar terikat secara yuridis. Kita harus mengakui bahwa dibelahan dunia Eropa perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) paling maju dibanding di dunia Benua Asia, khususnya di negara Indonesia. Setelah terjadi demokrasi, maka Indonesia tidak lagi dikuasai oleh rezim militer Soeharto.

 Namun pada kenyataannya yang terjadi khusus di papua adalah pemerintahan sekarang masih belum mampu mengatur langkah-langkah yang terbaik sebagai pencegahan dan perlindungan bagi rakyat papua yang sedang mangalami penderitaan kejahatan dan juga masih belum mengadili para pelaku pelanggaran HAM (pelaku kejahatan) di meja hijau sesuai hukum yang berlaku di negara indonesia . hal ini tentu merupakan bagian dari pemiliharan kejahatan negara di bumi cendrawasih. Sebab realita di tanah papua yang paling banyak korban terbunuh adalah masyarakat bukan anggota TPN/OPM jahat,teroris atau organisasi kejahatan lainnya tetapi masyarakat awam yang tidak tahu menahu atau tidak berdosa menjadi sasaran tindakan biadab atau tidak manusiawi yang di lakukan oleh negara selama ini. Maka bisa dikatakan bahwa Papua sebagai salah satu tempat terjadinya tragedi kemanusiaan, kekerasan fisik dengan sengaja dan sudah menjadi ladang subur kekerasaan negara indonesia.

Selama ini, Ada dua jalur pembunuhan yang di lakukan oleh negara terhadap rakyat papua, Jalur pembunuhan pertama adalah pembunuhan terstruktur atau sistematik dan yang kedua adalah pembunuhan ‘kilat atau langsung’. Kedua jalur ini sebagai kekuatan dasar yang dipergunakan untuk menimbulkan diskriminasi, penganiayaan, penindasan dan penyiksaan, ketidakadilan, pemerkosaan,pembunuhan dan masih banyak lagi yang dikategorikan dalam pelanggaran HAM ini. Benar-benar manusia papua dijadikan sebagai binatang burung yang harus dihabiskan/dipunahkan dari dunia ini oleh orang yang memiliki pandangan ingin melakukannya/mempraktekkan tindakan biadab di bumi cendrawasih.

Pengalaman-pengalaman hidup yang menjijikan dan sangat-sangat menyakitkan seperti ini, hak-hak pribadi dan martabatnya telah dihancurkan oleh oknum yang seharusnya bertanggungjawab, namun tidak demikian atas tindakannya. Sehingga kasus kemanusiaan menjadi luka batin dihati setiap pribadi rakyat papua dalam kehidupan selanjutnya. Sebab kasus pelanggaran HAM selama ini masih belum dituntaskan melalui jalur hukum yang berlaku dan pelaku tindak kejahatan pun tidak diadili di meja hijau secara adil dan tepat.

Kapan diselesaikan kasus-kasus ini oleh Negara?. Kapan pelaku utama (konseptor kejahatan) dan para pelaksana diadili di meja hijau? Bagaimana proses penyelesaiannya? mungkin ini hanya permainan oknum tertentu untuk mempermainkan manusia dan menghabisi jiwa manusia lain yang tak bermusuhan.

Saat ini masih banyak kasus yang dinyatakan sebagai kriminal oleh aparat keamanan di Papua dan kasus-kasus kemanusiaan ini menjadi sejarah ingatan sepanjang hidup, karena sangat menyakitkan dan sungguh sudah menjadi luka batin bagi rakyat Papua Barat. Kini  masyarakat menantikan dan merinduhkan suatu kedamaian, keadilan dan kebenaran di bumi cendrawasih.

 Berangkat dari itu semua, dalam masa reformasi masyarakat mulai bersuara, menyampaikan isi hatinya, keluh-kesahnya yang terpendam selama masa sentralisasi itu dengan maksud untuk ingin bebas dari semua tindakan kejahatan, ingin mencoba mengangkat martabat yang telah direndahkan dengan berbagai macam gejolak kemanusiaan, ingin mengangkat hak-hak dasar yang telah di rendahkan dan dihabisi dengan kekuatan fisik oleh negara, bahkan bersuara untuk ingin hidup mandiri, yakni lepas dari negara Indonesia (Merdeka’) dan menolak otonomi khusus dan UP4B yang ditawarkan dari Jakarta.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa Papua Barat mau Merdeka atau mengapa Papua ingin lepas dari NKRI dan menolak otonomi khusus, UP4B dan sebagainya oleh rakyat Papua ? Jika ada tuntutan sedemikian, maka luka-luka batin rakyat sipil di Papua semakin parah. Lalu yang menyembuhkan luka itu adalah siapa? Yang dapat memerdekaan/membebaskan masyarakat korban adalah siapa ? Dan dengan cara apa ? Juga dalam bentuk apa ? Karena semua persoalan telah terlihat negara Indonesialah yang menjadi aktor utama dalam menimbulkan luka-luka yang terus membekas dalam sanubari rakyat papua dan menciptakan ladan subur kekerasaan negara demi kepentingan ekonomi dan politik di bumi cendrawasih itu. By...(Tinus Pigai) Selengkapnya...

PELAKU RENTETAN PENEMBAKAN DI PAPUA MASIH DI TUTUPI OLEH NKRI

"PELAKU RENTETAN PENEMBAKAN DI PAPUA MASIH DI TUTUPI OLEH NKRI"

 Kejahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini terus di rasahkan, di halami, di dengar, di saksikan, dan di lihat oleh rakyat Bangsa Papua Barat sampai akar rumput, kejahatan terhadap kemanusiaan di tanah papua tidak pernah berhenti ,dari sejak papua barat integrasi kedalam NKRI 3 mei 1962 hingga kini masin belum usai. Nilai kemanusiaan bangsa papua barat bagi Negara Indonesia tidak lebih dari nilai binatang buruan.
 Dalam dua bulan terakhir yang dimana militer Indonesia terus mengeluarkan rentetan penembakan terhadap rakyat Papu ,yang taktahu apa-apa dan tak berdosa di berbagai daerah di papua yakni; punjak Jaya, Timika, Paniai, serui, Wamena, dan Jayapura hingga saat ini. Jumlah korban meninggal dunia yang telihat sudah mencapai 50-an orang. 
Pelaku penembakan terhadap warga sipil di papua barat ini semua murnih dari TNI, PORLI,dan BIN yang sudah di cancang secara rapih oleh Negara Indonesia atau yang telah lama di tugaskan dari Jakarta ke papua untuk katanya,melindungi dan mengayomi sesuai tugas Negara terhadap bangsanya sendiri. Namun buktinya justru TNI,PORLI,dan BIN inilah yang terus melahirkan kejahatan demi kejahatan dalam setiap waktu hingga kini di papua. 
 Anehnya,KejahatanTNI, PORLI, dan BIN masih terus menuduh masyarakat tak tahu apa-apa yang selama ini hidup di depan mata mereka sendiri sebagai pelakudengan di stikmaTPN/OPMdan di bantu kelompok bersenjata yang datang dari luar papua. Ungkapan ini di keluarkan oleh kepala Badan Intelijen Negara (BIN),Marciano Norman dalam berbagai media Nasional pada(11-12-/06/2012).Hal ini adalah salah satu langkah mengkambing hitamkan orang papua dari tanahnya sendiri. 
Ungkapan kepala BIN tersebut membenarkan pula olehPresiden NKRI (SBY) dalam media tribun news diistanamerdeka, jakarta (12/06/2012) bahwa pelaku penembakan terhadap masyarakat sipil di papuaituoleh PTN/OPM dan kelompok bersenjata yang datang dari luar dengan tujuan demi kepentingan tertentu di sana dan di dorong dari perkataan itu SBY dengan semuda lidah mengatakan juga bahwa kejahatan manusia atau rentetan penembakan di papua itu skala kecil bukan skala besar, sehingga rakyat indonesia tak perlu tersinggung soal papua. Seorang presiden (SBY) saja sudah mengatakan seperti ini benar-benar di anggap nilai kemanusiaan di papuabagi NKRI tidak ada dan juga di anggap bangsa papua barat sebagai binatang buruan di tengahkota, jelas murnih.
 Sebagai perlawanan atas kejahatan manusia di papua dalam dua bulan terakhir tersebut ini, beberapa kali Mahasiswa dan pemuda Asal Papua yang bergabung dalam Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) serta Masyarakat Luar papua yang peduli dengan kemanusiaan di tanah papua turun ke jalan dan telah menyuarakan aspirasi rakyat papua kepada publik, tetapi semua wartawan media yang datang meliput berita pun tidak dapat di naikan sesuai aspirasi yang telah sampaikan oleh jurubicara atau dalam muatan selebaran yang telah berikan oleh massa aksi damai.Contoh konkrit aksi damai NAPAS di Jakarta pada(13/06/2012)kemarin. 
Dengan melihat semua perlakukan oleh militer, jurnalis nasional,dan presiden Indonesia (SBY) ini semua merupakan salah satu scenario yang telah lama di rancang dan sedang di mainkan oleh Negara untuk terus menciptakan kejahatan mereka di papua hingga, bangsa papua barat musnah diatas tanahnya sendiri. (TinusPigai) Selengkapnya...

Kasus Tertembaknya 5 warga sipil di Degeuwo, 15 Mey 2012

Kasus Tertembaknya 5 warga sipil di Degeuwo, 15 Mey 2012
Pada hari selasa, tanggal 15 Mey 2012, pada jam 18.30, di tempat bilyard milik Ibu Yona datang beberapa orang Pemuda asal Suku Wolani, yaitu; Selvius Kegepe (19Th), Lukas Kegepe (18 Th), Amos Abaa (17 th), Markus Abaa (16 Th), Obeth Kegepe (30 Th), Habel, mereka ini datang dari Lokasi 81 (Tempat kerja mereka, karena mereka karyawan disana) setelah mereka bekerja, ada diantara mereka ingin bermain bilyard ada juga yang sekedar menonton saja, setelah kami tiba di tempat bilyard, saat itu kami lihat tidak ada orang bermain bilyard dan meja bilyard tertutup oleh karpet, (tidak seperti yang diberitakan bahwa ada orang sedang bermain) karena sudah akrab dengan ibu yona, Lukas meminta bola bilyard untuk mereka main, tetapi ibu yona sampaikan kepada kami bahwa “Lampu yang nyala kekuatannya kurang jadi saya tidak mau, karna saya ambil jaringan listrik dari Mafiar (salah seorang pendulang asal Bugis), Tetapi Lukas tetap meminta bola bilyad karna kami mau main, karena tidak di berikan oleh Ibu Yona (Pemilik Bilyard), namun karena sudah akrab dengan ibu Yona, dan tau dimana biasanya Ibu Yona menaruh bola, Lukas pergi dan mengambil bola bilyard di kotak tempat simpan bola, lalu Lukas atur bola dimeja, dan Selvius Kegepe yang menembak bola (Sodok Bola Bilyard) mereka yang bermain bilyard adalah; Selvius Kegepe, Lukas Abaa, Amos Abaa, dan Markus, sedangkan yang hanya menonton adalah Obeth Kegepe dan Habel, saat ini Ibu Yona masih marah-marah tetapi mereka acuh (Mereka tidak mabuk atau membuat kekacauan tidak seperti yang diberitakan),
center;"> beberapa saat kemudian Ibu Yona menghubungi dengan menggunakan Handy Talky (HT) ke Pos Brimob POLDA Papua di Lokasi 99, menyampaikan kepada anggota Brimob tentang keberadaan Lukas, Cs, Pos 99 ke TKP berjarak 600 Meter, (Bukan Ibu Yona yang melapor dan menjemput anggota Brimob), setelah mereka bermain 3 putaran dan putaran keempat hampir selesai, tiba-tiba datang 3 orang anggota BRIMOB dari SATBRIMOB POLDA Papua di Kotaraja, mereka adalah: 1) Briptu Ferianto 2) Bripda Agus 3) Bripda Edi tiba di tempat bilyard milik Ibu Yona (Sekarang TKP) setibanya dari mereka ada yang katakan “Lukas berhenti” tetapi selvius lanjut main terus karena bola tinggal 2 saja, yang menjadi mangker adalah Markus, sedangkan Habel dan Obeth hanya menonton saja, Habel berdiri saja dan Obeth duduk disebuah drum dalam bilyard, mendengar teguran itu, Lukas katakan “kaka hormat, kami sudah main kami main 4 kali dan kami main dengan hadiah Rp.50.000,-“ tetapi brimob katakan tidak bisa, mendengar itu Ibu Yona lari keluar kearah Brimob, setelah itu, Lukas katakana saya buat masalah apa ibu Yona atau saya ambil bola itu kah, mendengar itu Ibu Yona katakan kamu pencuri, setelah itu mereke bertengkar mulut, beberapa saat kemudian datang Melianus Nagapa (Kepala Suku Muda), lalu tanyakan ada apa kamu ribut-ribut, lalu Lukas beritau kami mau main bola bilyard tapi ibu yona tidak mau lalu dia panggil anggota Brimob, setelah mendengar penjelasan Lukas kepada melianus maka 3 orang Brimob tersebut menyebar ke beberapa titik masing-masing: Pintu Kios, Pintu Warung Makan dan Pintu Bilyard. Selanjutnya Lukas katakan kepada polisi bahwa “ saya ini polisi pernah pukul tiga kali, saya masih sakit hati, lalu anggota Brimob katakan, kau mau nantang saya kah, lalu polisi yang berdiri di pintu kios datang dan pegang dan tarik bajunya Lukas, lalu memukul Lukas, menanggapi itu Lukas katakan “ saya bukan kau punya istri, saya juga laki-laki lalu Lukas kembali memukul oknum anggota Brimob tersebut, lalu melianus menyambung kata lagi “ kamu juga laki-laki dan kami juga laki-laki, kamu taruh senjata baru kami berkelahi sudah” selanjutnya melianus karena melihat adiknya dipukul, melianus datang dan membawa kayu dan memukul anggota Brimob yang memukul Lukas, karena temannya dipukul, seorang anggota brimob yang berdiri di pintu warung makan, menembak melianus, kemudian melianus terjatuh dan menjerit kesakitan “Ado saya mau mati ini” mendengar itu, Amos datang memegang pisau dan mendekat melianus, tiba-tiba ada satu anggota brimob menembak Amos di kedua kakinya lalu amos jatuh didekat melianus, mendengar bunyi tembakan itu semua masyarakat jadi ramai dan berlarian sementara itu Lukas masih memegang senjata sambil menghindari tembakan sambil mengelilingi badan dari anggota brimob, di depan gereja lokasi 45, mendengar ada keributan Yulianus, datang membawa panah, melihat itu salah satu anggota brimob menembak Yulianus Kegepe dari belakang, dan beberapa saat kemudian mereka juga menembek Selvius Kegepe di samping gereja lokasi 45 dan selvius terkena di lengan tangan, Kesimpulan dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh semua pihak, adalah: 1. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah ;Danpos Brimob POLDA Papua di Lokasi 99, 3 (tiga) Oknum Anggota Brimob (Karena menembak 5 orang masyarakat sipil) dan Ibu Yona (Karena ikut bersama merencanakan kekerasan terhadap masyarakat) 2. Pimpinan POLRI Di Papua dan Paniai selama ini memberikan statmen yang hanya diberikan oleh anakbuahnya yang jelas-jelas melakukan tindak pidana penembakan, padahal kita semua tau ada pernyataan “Tidak ada maling akan teriak maling artinya tidak orang yang melakukan kesalahannya akan dengan lantang mengakui kesalahannya 3. Selama ini terjadi pemberitaan dimedia yang terlalu membenarkan diri, dan membuat cerita yang berbeda dengan versi korban, pemberitaan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian tanpa mengakui kesalahannya seperti: masyarakat mau merampas senjata, masyarakat mabuk, korban membuat keributan mengganggu yang lain yang sedang bermain bilyard; 4. Kasus ini terjadi faktanya adalah terjadi pertengkaran mulut antara Korban dan Ibu Yona, terjadi pertengkaran mulut antara Oknum Anggota Brimob, Oknum Anggota Brimob tidak dapat kendalikan emosinya, lalu terjadi pertengkaran fisik antara pelaku dan korban, yang akhirnya Oknum Anggota Brimob yang saat itu bertugas di Pos Brimob Lokasi 99, Lokasi Pendulangan Emas melakukan penembakan terhadap Masyarakat sipil asal Suku Wolani; KAPOLRI, KAPOLDA Papua dan KAPOLRES Paniai, diminta agar melakukan tindakan kepada Pihak yang bertanggung jawab yaitu: 1) Penyelesaian masalah ini dilakukan secara hukum adat bersama dengan keluarga korban dan tuntutannya sesuai dengan keputusan keluarga korban; 2) Bagi Oknum Anggota Brimob di Proses sesuai dengan pelanggaran tindak indisipliner oleh yang berwajib (PROPAM POLDA Papua); 3) Penyelesaian juga dilakukan melalui Pengadilan Umum, Pelaku, Saksi dan korban juga harus di periksa melalui Reserse Umum dan di selesaikan melalui pengadilan umum, 4) Demi membangun kepercayaan kepada penegakan hukum bagi pelaku kekerasan di Papua maka tiga pelaku penembakan dan Ibu Yona, mereka dituntut dengan tuntutan pidana umum, agar tidak merusak citra kepolisian. By DAP (Tinus Pigai) Selengkapnya...

MASYARAKAT PANIAI TERUS MERASAKAN KEKERASAAN OLEH MILITER NKRI"

Masyarakat di Kabupaten paniai masih terbawa trauma sejarah yang pernah beberapa kali terjadi perang tumpah darah sejak tahun 1950-an sampai 1960-an di paniai yakni; Perang nipon, perang perebutan wilayah papua, dan perang lain-lain. Semua peristiwa masa lalu itu sebagai catatan sejarahnya yang masih membekas dalam hati rakyat paniai hingga detik ini. Justru dari itu keberadaan TPN/OPM di kabupaten paniai telah memberikan kesempatan besar buat pemerintah pusat dan daerah untuk meloloskan kepentingan melalui strategi-strategi tertentu dan masyarakat di paniai akan selalu menjadi sasaran korban dibalik semua kepentingan- kepentingan para birokrat itu, sebab setelah beradanya TPN/OPM di panai, TNI/PORLI yang bertugas di wilayah ini banyak kali menimbulakan kekerasaan hingga menewaskan puluhan bahkan ratusan masyarakat sipil dengan memberi stikma OPM. dengan memberi tikma OPM tersebut terhadap masyarakat paniai, pemerintah setempatpun dianggap benar sehingga terus membiarkan masyarakatnya korban berjatuhan dengan begitu saja tampah ada upaya-upaya penyelesaiannya, Salah satu faktanya tanggal 13 November 2011 terjadi konflik di Lokasi Pendulangan Emas di Degeuwo (Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai), akibatnya masyarakat di sekitarnya mengungsi ke hutan-hutan dan satu orang (Matias Tenouye) sebagai masyarakat asli di daerah pendulangan itu tewas tertembak oleh TNI/PORLI atas perintah Porles Paniai. Dalam peristiwa ini terlihat hanya Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai,John NR Gobai berupaya membelah perlakuan militer di pendulangan emas di degeuwo waktu itu. sedangkan pemerintah paniai diam membisuh di tempat membuat masyarakatnya merasa ketakutan.
Selain itu, untuk meloloskan kepentingan pemerintah baik, daerah maupun pusat telah melahirkan sebuah rancangan khusus oleh pemerintah pusat melalui militer. Pengiriman pasukan Brimob dari luar Papua ke beberapa kabupaten di Papua termasuk Kabupaten Paniai itu sebagai langkah awal yang masuk dengan alasan keberadaan TPN/OPM di paniai itu menjadikan daerah rawan oleh pemerintah pusat untuk mengirim brimob, yang mana telah mengirim pasukan Brimob dari Kelapa II Jakarta, dari Surabaya, dan dari Kalimantan berjumlah 140 personil turun di kabupaten paniai dalam kondisi lengkap dengan atribut militer dan turun dengan menggunakan pesawat dari tanggal 2 sampai 4 November 2011, tiba di paniai langsung menempati di Kantor Polres paniai, Setelah itu dengan atribut lengkap pasukan Brimob tersebut melakukan patroli di jalan raya dari kecamatan enarotali sampai kecamatan bibida, dari enarotali sampai Kabupaten Deiyai, 11 November 2011, melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah masyarakat sipil di beberapa kampung, dan 14 November 2011 melakukan parade militer keliling Kota Enarotali sampai di ujung jalan bibida dengan menyendarai 12 kendaraan lengkap dengan segala perlengkapan militer. Masyarakat di paniai barat (obano), paniai Utara (Kebo), dan Paniai Selatan (Eputo dan Tage) yang saat itu berada di kota enarotali melihat aksi-aksinya brimob merasa takut sehingga menggunakan perau kayu lalu pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian brimobnya membagi tugas di beberapa desa yaitu, sekelompok brimob menyeberang dari enarotali ke dagouto untuk menempati di desa dagouto, sekelempok brimob menggunakan jonson naik lewat kali agaa ke desa pasir Putih Kecamatan Komopa untuk menempati di Desa Pasir Putih, dan sekelompok brimob antar dengan menggunakan truk ke bibida untuk menempati di salah satu bukit yakni: Yuke Kebo, desa toko. Tindakan brimob dari tempat masing-masing melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah masyarakat sipil dan saat itu juga masyarakat sipil yang tinggal di desa-desa itu, serta masyarakat sekitanya semua mulai mengunggsi ke hutan-hutan dan ke kota enarotali hingga dalam mengungsian ini tanggal 30 November 2011, brimob menembak seorang masyarakat sipil (Yulius Kudiai) dari desa dagouto dengan menamakan stikma OPM, namun porles paniai melaporkan di wartawan jayapura tanggal 2 desember 2011, pelakunya bukan brimob, sebab mereka dikirim oleh pemerintah pusat untuk mengamankan situasi yang selama ini tidak aman di paniai itu alasannya untuk membunuh masyarakat sipil yang masih hidup dan terada dalam ketakutan ini, tanggal 5 desember 2011 beberapa kepala desa bersama masyarakat yang telah mengungsi dari desa-desa itu turun demo di porles paniai dengan tuntutan pemerintah pusat,polda papua, pemerintah paniai,dan porles paniai segera tarik kembali brimob dari paniai di depan porles panai, tetapi respon dari porles paniai sebelum dikembalikan dua pujuk senjata yang telah ambil oleh TPN/OPM pada bulan agustus lalu itu kami akan tahan mereka hingga di kembalikan kedua pujuk senjata tersebut. Menganalisa alasan-alasan dari porles paniai disini dapat simpulkan bahwa ditusai ini jelas sebuah skenario yang sedang dimainkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merugikan masyarakat setempat dan mewujudkan tujuan Negara RI di masa mendatang, sebab buktinya dalam situasi ini pemerintah sebagai pengurus di daerah tentu telah kordinasikan tentang maksud pengiriman brimob di paniai oleh pemerintah pusat dengan daerah, tetapi pemerintah paniai tidak pernah beritahukan kepada masyarakat untuk antisipasi, akhirnya semenjak brimob tiba di kabupaten paniai hingga saat ini masyarakat menjadi brutal dan menambah ketakuatan dari ketakutan yang ada sebelumnya. Justru dari itu tanggal 13 desember 2011 brimob yang sebelumnya telah tempati di beberapa itu kembali dan mengantarkan mereka dengan menggunakan helicopter ke uwamani. Persis di sekitar keberadaan OPN/OPM untuk menimbulkan kontak senjata (perang) antara ke dua kelompok. Masyarakat yang tinggal di daerah itu dari desa muyawebe sampai desa toko sedang mengungsi ke kota Enarotali, kebo, obano, eputo, dan lain2 tempat yang jahu dari tempat tinggal mereka. Melihat kondisi saat ini di paniai mulai memanas, maka kemungkinan malam tanggal 13 ini atau1, 2 hari akan terjadi kontak senjata. Dalam situasi ini pemerintah di kabupaten paniai pun tidak ada dari semenjak tnggal 29 November 2011 hingga kini kata seorang pemuda Yanuaris Tekege dari Enarotali melalui via Telpon tanggal 13 desember 2011. Pada hal dalam situasi seperti begini tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemerintah setempat sesuai wilayah atminitrasi Negara yang telah ada tetapi semua pemerintahnya telah hilang satu-satu dari wilayah tanggung jawabnya itu secara pribadi sangat mencurigakan bhawa ada kepentingan terselubung antara pemerintah pusat dan daerah, sebab selama beberapa bulan ini tidak ada satu orang pemerintahpun yang berupaya ke Jakarta untuk mengamankan situasi yang terus memanas di kabupaten paniai ini. Namun hanya Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai,John NR Gobai yang terus beupaya di Jakarta mulai dari tanggal 2 desember hingga saat ini (13 desember 2011). DAD Paniai sendiri menilai keresahan dan kekerasaan terhadap masyarakat di paniai oleh brimob itu adalah benar-benar tidak secara manusiawi, sehingga beliau berupaya sampai telah bertemu beberapa peminpin pemerintah pusat yaitu, Wakil Ketua Komnas HAM, M Ridha Saleh, Ketua DPR RI, Marzuki Alie, dan satu dua hari kedepan beliau akan berusaha bertemu Kepala Mabes Porli RI di Jakarta untuk meminta segera tarik brimob dari kabupaten paniai. Upaya-upaya yang di lakukan oleh Ketua DAD Paniai untuk mengamankan kembali dituasi dan ketakutan-ketakutan masyarakat di paniai. Harapannya Upaya Ketua DAD Paniai tersebut secepatnya dapat di wujudkan oleh Pemerintah Pusat dan Mabes Porli Jakarta, agar situasi masyarakat di paniai kembali kondisif seperti biasanya.
Kesimpulan, sebagai kesan dan catatan yang tak akan pernah terhapus dari benak pribadi yakni, situai yang sedang memanas dan terus menakutkan masyarakat di kabupaten paniai oleh brimob ini, sesungguhnya pemerintah paniai yang dapat mengatasi sebagai tanggung jawabnya, tetapi semua sudah meninggalkan wilayah ini untuk meloloskan tujuan pemerintah pusat dan kemungkinan kepentingan pemerintah daerah sendiri di masa mendatang adalah wujud tidak kepedulian oleh pemerintah paniai terhadap masyarakat dan wilayahnya sendiri. By Jakarta (Tinus Pigai) Selengkapnya...