RI USIA 66,BANGUNAN NEGARA BANGSA DIPERTANYAKAN

Setelah Tragedi Washington pada tanggal 11 September 2001 yang dengan runtuhnya WTC simbol Kapitalisme Dunia dan sebagian gedung Departemen Pertahanan USA simbol Kekuatan Militer Dunia yang amat ditakuti. Sehari setelah tragedi paling wahid dengan menewaskan tidak kurang dari 5000 orang tak berdosa, istilah terorisme cepat membahana bagai jugernut yang meluncur diatas aspal yang licin, tanpa mengalami hambatan terorisme menjadi musuh dunia.
Beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan mulai merangcang skenario baru bagi wilayah-wilayah konflik supaya mengaktegorikan dalam kelompok teroris agar dengan mudah dan bebas menggunakan kekuatan senjata untuk menghancurkannya. Sehubungan dengan itu, dukungan negara kita terhadap kampanye USA mengenai terorisme sebagai musuh tersebut, jika kita klasifikasikan maka ada tiga kelompok dengan motif yang berbeda; Pertama, bermotif ekonomi, teroris dapat menghancurkan sumber-sumber ekonomi yang dapat mengancam resesi global dan goyahnya penetrasi kapitalisme yang cukup lama berkiblat ke Amerika dan Eropa; Kedua, Kelompok Islam radikal yang berkiblat ke negara-negara Arab memandang terorisme sebagai upaya mengdiskreditkan peradabaan timur dan religi islam. ketiga, Sebagai negara yang memiliki kaum rebelian yang mengancam keutuhan wilayah, maka seketika itu pula membentuk aliansi strategis anti terorisme bagi kawasan yang berada di satu lintasan seperti Philipina , Indonesia, Malaysia.
Philipina menganggap dengan kampanye terorisme Amerika tersebut, dapat dengan mudah membasmi gerakan perjuangan kaum islam militan (MNLF) di pulau Mindanao, sedangkan Malaysia dapat membendung kelompok islam radikal yang dapat mengganggu kesatuan dan keharmonisan hidup antara bangsa Melayu dan pendatang (Cina, India), bagi Indonesia memiliki masalah-masalah dengan motif yang berbeda misalnya Aceh dan Papua memiliki ketidakharmonisan soal politik dan sosial, Poso dan Ambon terjadi benturan agama Islam dan Kristen (religi) serta disparitas regional yakni Jawa dan Luar Jawa. Semuanya merupakan instabilitas politik yang mengancam disintegrasi bangsa.
Kalau Indonesia dengan kompleksitas masalah dalam berbagai dimensi maka bagaimana kita memandangnya dan apakah harus menyelesaikan dengan gaya anti-teroris seperti yang diperagakan oleh negara adi kuasa Amerika?, Dan apakah perjuangan kaum bersenjata di Aceh dan Papua yang meminta pengakuan hak-hak kebangsaan (the national rights) mereka baik politis dan ekonomi dikategorikan sebagai teroris?, atau apakah konflik antara anak rantau dan bumi putera di Kalimantan yang karena sebungkus nasi demi mempertahankan hidup adalah teroris?, Riau yang merana diatas kelimpahan sendiri di katakan teroris? Atau perjuangan karena mempertahankan agama (religio-nasionalisme) di Poso dan Ambon dikelompokan kaum teroris?. Barangkali pertanyaan visioner ini menawarkan untuk melihat konfigurasi konflik yang mungkin dapat mengubah wajah Indonesia di masa mendatang, sekaligus menjadi inspirasi yang berharga untuk mencari penyelesaiannya yang cermat, cepat dan tepat.
Kekaburan kita memandang intensi dasar perjuangan suatu kelompok akhirnya menjurus pada teror yang laten dan tidak berkesudahan. Sebenarnya makna terdalam perjuangan tiap elemen yang melakukan terorisme memiliki kemauan yang baik seperti amanat seorang sosiolog ternama John Galtung bahwa intensi dasar kekerasan terjadi karena perbedaan antara realitas dan idealitas, bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda dengan yang diharapkan sehingga kekerasan merupakan ekspresi atas kekecewaannya. Namun yang menjadi persoalan adalah adanya pihak-pihak tertentu yang mendalanginya (the invisible hand).
Kalau konflik tersebut didalangi maka adalah terorisme, sebab ia memiliki jaringan-jaringan perjuangan yang dapat menembus batas-batas wilayah dan negara. Sesunggunya terorisme harus di lihat sebagai perjuangan sebuah ideologi yang besar, kesamaan nasib dan perjuangan yang sudah mengkristalisasi secara mondial. oleh karena itu, kelompok radikal yang muncul di Jakarta dan daerah lainnya, yang hanya sekedar demi fanatisme religi adalah bisa di kategorikan sebagai terorisme sebab religionalisme adalah bagian dari ideologi internasional dan modial, serta memiliki jaringan mendunia pula. Namun kalau kita mengklaim separatisme yang ada sebagai perjuangan kaum teroris adalah keliru, sebab perjuangan kemerdekaan suatu wilayah telah diakui sebagai the self determination of the right.
Bagi Aceh dan Papua mereka memiliki jaringan internasional, namun hal itu dalam rangka diplomasi politik, untuk meminta dukungan dari negara lain, dan kedua daerah itu tidak bisa disamakan dengan perjuangan separatis di Pilipina Selatan yang menghubungkan dengan jaringan terorisme dunia. Karena itulah maka perlu redefinisi mengenai terorisme di Indonesia. Agar tidak terlambat sebelum kita melangka.
Intensi Dasar Konflik
Kenyataan menunjukan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang memiliki labilitas politiknya tinggi, wilayah kartografis yang amat luas dan besar barangkali dapat berpotensi menguaknya tribalisme yang menjurus pada perebutan sumber-sumber wilayah atau kepentingan (konflik pusat – daerah). Konflik yang terjadi di kita sesungguhnya disebabkan oleh dua hal; Pertama, kemajemukan horisonal yakni seperti suku, bangsa, agama, ras, dan masyarakat majemuk secara horisontal dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi; Kedua, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahun dan kekuasaan. pemikiran ini menambah pendapat para ahli ilmuan sosial mengenai sumber konflik dari sudut pandang politik, Mauric Duverger (Ideologi Politik), Mark dan Snyder (Posisi dan Sumber), David Schwartz (Alienasi Politik).
Ketika kita memasuki jaman reformasi, munculnya beberapa ideologi sekterian yang berhubungan dengan hakekat kekuasaan dan pelaksaanaannya, disamping cenderung menyatukan komunitas religinya. Ada komunitas yang nasionalis religius, ada pula komunitas politik yang fanatisme religius, ada juga nasionalis sekuler, ada juga sosial demokrat. Bilamana masing-masing ideologi berada bersama dan setiap ideologi itu tergantung pada dukungan salah satu bagian dari komunitasnya maka ini merupakan sumber antagonisme atau konflik. Siasat, strategi dan gerilya politik kelompok fanatisme religius untuk menempatkan Piagam Jakarta sebagai satu-satunya ideologi sebagai pengganti Pancasila merupakan bagian dari antagonisme politik melawan kaum nasionalis yang mempertahankan Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam sejarah, kita melihat timbulnya DI/TII di Jawa Barat Kartosuwiryo, dan di Aceh Daud Baureh yang menuntut negara berdasarkan Syariat Islam, lahirnya RMS (Republik Maluku Selatan/Serani=Nasrani) oleh Dr. Soumokil menuntut negara Kristen. Yang dampaknya masih signifikan dengan dinamika politik kini.. Sedangkan perpecahan konflik bisa timbul dari kelangkaan posisi dan sumber-sumber, bahwa sumber-sumber kekuasaan di pusat diisi oleh satu komunitas tertentu dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah orang yang menempati posisi dan meraih sumber kekuasaan itu maka kemungkinan berkembangnya suatu konflik besar sekali, misalnya kita sering melihat lembaga demokrasi Indonesia tercoreng menjadi tempat beraksi premanisme politik pada saat sidang tahunan. Sementara konflik yang disebabkan oleh alienasi politik, bahwa nilai politik yang kita anut secara resmi itu berbeda dengan nilai yang ada pada suatu kemajemukan suku dan bangsa sehingga komunitas tertentu di daerah merasa teralienasi secara politik. Barangkali ada tiga thesis yang di ajukan diatas dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat sumber-sumber konflik di Indoensia.
Beberapa tahun terakhir ini mulai nampak menguaknya tribalisme, sektarianisme, regionalisme merupakan jawaban atau ekspresi terhadap terbungkamnya hati nurani rakyat sepanjang orde baru, indoktrinasi ideologi negara-bangsa dengan kebijakan uniformitas diatas kebinekaan bangsa ketika itu ternyata paradoksikal dengan upaya membangun bangsa dengan menampilkan keanekaragaman menjadi sumber daya yang dapat diandalkan.
Kini tinggal bagaimana pemerintah mencari suatu resolusi konflik yang dapat menentukan semua pihak yang bertikai, barangkali lebih tepat jika mencari resolusi dengan diinspirasi oleh sebuah adagium Jawa Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake yang artinya bermain tanpa bola dan menang tanpa mengalakan lawan. dari berbagai sumber (Tinus Pigai)
Selengkapnya...

Papua Barat Sebuah Negeri Yang Terluka Dalam Nestapa

Jika kita berbicara mengenai Papua kita selalu asosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan. Seakan-akan Papua identik dengan dunia kelam, penuh masalah, mengandung sekelumit masalah yang mengancam integritas nasional. Saban hari Media Massa Nasional sukar sekali memuat berita-berita mengenai keberhasilan, kesuksesan, dan harapan masa depan Papua yang mampu membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, sejahtera, aman dan tenteram. Jika seandainya pandangan kita terhadap Papua dengan konotasi yang minus dan negatif adalah ungkapan atas realitas masyarakat Papua saat ini maka siapakah yang harus bertanggungjawab atas keterbelakangan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya itu? Ada kecendrungan upaya integrasi yang dibangun dengan sikap radikalisme dan represi militer para pejuang TRIKORA ternyata sebatas integrasi Sumber Daya Alam (The Natural Resources Integrated), sementara manusianya diabaikan merana di atas kelimpahan sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ir. Soekarno yang ingin memerdekakan Manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.
Pemikiran diatas inilah yang mendorong saya untuk menyampaikan bagaimana kita memandang persoalan Papua secara komprehensip. Mesikipun kita telah memberikan Otonomi Khusus Papua namun tragedi demi tragedi kian menambah duka lara, jeritan-rintian, ratapan, kesedian, akhibat penculikan dan pemunuhan oleh klik-klik misterius, pasukan berlaras lalu-lalang saban hari dari petanng dan pagi, adalah sia-sia dan suatu upaya yang tidak simpatik maka Otonomi Khusus yang diberikan bertepatan dengan Hari Natal bukanlah sebagai sebuah “Kado Natal” yang merupakan ritualitas tertinggi agama. Sesungguhnya Papua Barat sebuah negeri yang terluka dalam nestapa akhibat penetrasi kapitalisme yang diikuti oleh penetrasi Kekuasaan Negara (Hegemoni Militer dan Sipil).
Apabila pemerintah mau menyelesaikan persoalan Papua secara mendalam dan menyeluruh, maka berhentikan semua sistem penetrasi termasuk Pemekaran, tetapi akan lebih baik bila menyelesaikan dua persoalan mendasar yang harus di lihat yakni: Pertama, peninjauan kembali terhadap realitas sejarah Papua yang merupakan bagian dari penyelesaian politik, Kedua, penyelesaian disparitas regional terutama ekonomi dan Sosial.



Trauma Yang Masih Berbekas
Konflik politik di Papua ini tidak begitu jatuh dari langit, ada akar historisnya dan akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme. Karena itu persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda dan imperialis Indonesia (dianggap). Integrasi politik atas wilayah ini hingga kini masih belum mantap. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap kooporatif antar penguasa -demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional- yang tidak simpatik di lubuk hati orang Papua. Tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik, dari setiap perundingan rakyat Papua bertindak sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.
Lebih ironis lagi pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa (GA Resolution No 1541 (XV)) tahun 1960, dimana pada waktu yang bersamaan di Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol kebangsaan. Disamping itu konsensus politik 1969 yang disebut Pepera dilaksanakan di bawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional (one man one vote) sesuai New York Agreement.
Alasan Indonesia bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradabaan hidup primitif, hal ini merupakan pengingkaran terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 (GA Resolution No. 1514 (XV) yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, munculnya ancaman serius dari kelompok yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak itu pemerintah Jakarta mulai memantapkan labilitas integrasi politik dengan menempatkan orang Papua di dalam kubangan hegemoni korporatisme negara.
Karena itulah sepanjang berintegrsi dengan Indonesia, rakyat berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, pengrusakan, pembunuhan, penyanderaan yang semuanya ini objek/sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang (orang luar Papua) yang merupakan bagian integral dari kesatuan komunitas politik bangsa Indonesia, orang sawo matang, orang bule. Hal ini merupakan ekspresi rasa kekecewaan dan ungkapan kebencian dari trauma historisme dan sejarah penderitaan bangsa Papua (the history of sadness) terhadap pemerintah negara-kebangsan Indonesia.
Oleh karena itu, saya menawarkan berikanlah opsi kepada rakyat Papua Barat untuk membuktikan sejauh mana keinginan nurani mereka. Merupakan suatu upaya menegakkan demokrasi yang tentu saja akan mendapat simpati dunia, kita lihat Kanada selalu memberi opsi kepada negara bagian Quebec yang berbahasa La francophonie keturunan Perancis namun selalu gagal akhirnya tidak mendapat simpati dunia.
Disparitas ekonomi dan Sosial
Tidak dapat disangkal bahwa rakyat Papua kaya akan sumber daya alam, namun sesungguhnya mereka adalah yang termiskin di abad ini. Kita mulai menentukan tolak ukur kemiskinannya dengan kain kebaya (busana Jawa kampong) namun orang Papua sedang berada dalam ketelanjangan koteka (busana Papua Gunung) dan keterisolasian (The stone age period society in 21t century) masyarakat jaman batu di abad ke dua puluh satu.
Kalau kita tinjau kembali kebijakan pembangunan di Papua sejak awal integrasi, ternyata jauh dari paradigma pembangunan yang sebenarnya, terutama misi pembangunan yang bernuansa politis. Hal ini terlihat pada kebijakan pemerintah Jakarta yang memfokuskan perhatian pada pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara politis. Sejak tahun 1963-1969 dimasa transisi ada nuansa pembangunan seperti pendirian sekolah-sekolah, dari TK hingga Perguruan Tinggi (Universitas Cendrawasih), pembangunan sarana pra-sarana infrastuktur, pengembangan sumber daya manusia dengan menempatkan elit-elit terdidik Papua di pos-pos pemerintahan.
Namun seluruh kebijakan sosial ekonomi dikendalikan oleh militer dengan adagium binomialnya yakni Keamanan dan Pembangunan. Militer menjadi panglima dalam seluruh pengambilan keputusan akhir, pembangunan dengan program Task forces dengan bantuan dana Fundwi dan ADB namun dana tersebut dialokasikan ke dana pertahanan dan keamanan, sehingga dana pembangunan sosial dan ekonomi sesungguhnya diabaikan. Karena itu tidak mengherankan sampai pada tahun 2005 sebanyak 85% desa di Papua berada dibawah garis kemiskinan.
Implikasinya adalah pemerintah mengabaikan pembangunan sosial ekonomi dengan pertimbangan orang Papua tetap berada pada kondisi stagnan agar dikemudian hari terjadi perubahan jumlah populasi antara lain; tingkat harapan hidup diperpendek, tinggkat pertumbuhan diperlambat, angka kematian bertambah, epidemi penyakit meraja lela, menuju uniformitas etnik, kultural, kesenian, termasuk sistem sosial budayanya maka adagiun unitarianisme unity in diversity menjadi legenda dan imajinasi di abad ke 20 yang berlalu. Namun hal ini bisa diatasi dengan pelaksanaan Otonomi Khusus secara serius dan sungguh-sungguh.

Perlu Good Will dan Political Will
Akankah Indonesia tetap berkibar? Atau akankah Papua Barat tetap bertahan? adalah sederatan pertanyaan yang sangat signifikan dengan dinamika politik bangsa ini. Ancaman serius sudah mulai berdatangan dari wilayah-wilayah yang memiliki trauma historisme dimasa lampau disertai dengan ketertinggalan sosial ekonominya. Adakah niat baik dikandung Anda untuk mengoreksi kesalahan masa lampau dan menentukan kebijakan yang tepat, cepat dan menentu untuk mengobati duka lara, tangisan, ratapan, rintihan dan harapan mereka.
Siapa yang pernah membayangkan bahwa Uni Sovyet negeri adi kuasa sebagai pengendali persenjataan nuklir pengembangan strategis, nuclear deterrent yang disebut MAD (Mutual Assured Destruction): dengan "trisulanya" (TRIAD); Rudal Balistik Luncur Darat Antar Benua, Kapal-kapal Selam berudal nuklir (polaris)dan Armada pemboman strategis disertai persenjataan lainnya saja bisa bubar seperti sekarang ini.
Saya berfikir ada dua kemungkinan bagi Indonesia di masa datang. Pertama, Indonesia menjadi sebuah negara demokratis yang disertai labilitas integrasi politiknya tinggi. Kedua, menjadi ukiran sejarah abad mendatang; Sriwijaya adalah kerajaan nusantara pertama RUNTUH, kemudian muncul kerajaan Majapahit sebagai kerajaan nusantara kedua; RUNTUH. Pada pertengahan abad ke 20 muncul sebuah negara yang memiliki wilayah kartografis yang menyerupai kedua kerajaan diatas yakni INDONESIA RAYA. (Tinus Pigai) Selengkapnya...

MASALAH UTAMA DALAM KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI PAPUA

Gambaran Kegagalan Pembangunan di Papua

Secara etno biologis Penduduk Papua merupakan suku bangsa yang memiliki pertalian etnis tersendiri yang berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Berada di ujung Timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan dan jauh dari kontak dengan kemajuan atau modernisasi. Kenyataan menujukkan bahwa situasi dan kondisi yang kurang kondusif membuat masyarakat berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan, seolah-olah mereka pemilik keterisolasian dan kemiskinan. Pada saat ini juga sebagian besar orang Papua yang masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, maka oleh mereka yang merasa diri maju disebut penduduk primitif, jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih banyak lagi stigma yang diberikan. Ada ciri-ciri khusus yang menandai kegagalan pembangunan di papua diantaranya adalah:
1.Papua merupakan salah satu daerah yang terpencil, memiliki laut dan Pantai, memiliki topografi yang kasar, memiliki iklim tropis basah yang puncak pegunungannya selalu ditutupi salju abadi.
Diselimuti hutan dan hujan tropik basah dan hujan berekologi alpenik.
2.Jumlah penduduknya kurang banyak yakni 1 % dari penduduk Indonesia. Di tahun 1969 jumlah penduduk Papua sebanyak 800.000 dan di tahun 2007 jumlah penduduk asli Papua sebanyak 1,6 juta jiwa. Artinya kurang lebih 40 tahun mengalami petumbuhan penduduk minimal (minimizing zero growth). Mereka bermukim terpencar dan terpencil di lereng-lereng gunung, lembah-lembah serta celah-celah gunung yang sulit di jangkau bahkan jauh dari pusat-pusat pelayanan pemerintah.
3.Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan yakni kondisi perumahan sangat darurat hidup dalam honai/ owa, pola konsumsi mereka sangat tidak teratur, sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana (koteka) dan pola perekonomian subsisten.
4.Kondisi sosial masyarakat pada umumnya masih sederhana, tingkat pendidikan relatif rendah, tinggat kesehatan dan gizi rawan, tingkat penguasaan teknologi rendah.
5.Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya belum maksimal, karena kurangnya wawasan berfikir rakyat maupun juga penyadaran pada masyarakat, termasuk juga karena kurangnya insfrastruktur perhubungan darat dan udara disamping letaknya sangat jauh di daerah pedalaman, terisolir dan terpencil. Seluruh jaringan transportasi dilakukan melalui udara. Tersendatnya pembangunan jalan trans Papua belum memberi dampak yang positif, terutama mobilisasi penduduk baik urbanisasi maupun reurbanisasi, mobilitas barang dan jasa.

Masalah Utama Kegagalan Pembangunan di Papua
Jika kita melihat kembali akar permasalahan di Papua maka secara substansial adalah masalah kemerdekaan, baik persoalan kemerdekaan secara politis maupun juga merdeka dari 5 K (Kemiskinan, Kebodohan, Keterbelakangan, Ketelanjangan dan Kemerosotan moral). Kedua persoalan ini menjadi penyebab utama kegagalan pembangunan di Papua selama hampir 40 tahun sejak berintegrasi.
Pertama, Persoalan kemerdekaan politik (trauma historisme), Konflik politik di Papua ini tidak begitu jatuh dari langit, ada akar historisnya dan akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme. Karena itu persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda dan imperialis Indonesia (dianggap). Integrasi politik atas wilayah ini hingga kini masih belum mantap. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap kooporatif antar penguasa -demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional- yang tidak simpatik di lubuk hati orang Papua. Tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik, dari setiap perundingan rakyat Papua bertindak sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan. Lebih ironis lagi pelanggaran terhadap hak menetukan nasib sendiri bagi suatu bangsa (GA Resolution No 1541 (XV)) tahun 1960, dimana pada waktu yang bersamaan di Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol kebangsaan. Disamping itu konsensus politik 1969 yang disebut PEPERA , dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional (one man one vote) sesuai New York Agreement. Alasan Indonesia bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradabaan hidup primitif, hal ini merupakan pengingkaran terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 (GA Resolution No. 1514 (XV) yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, muncullah ancaman serius dari kelompok yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak itu pemerintah Jakarta mulai memantapkan labilitas integrasi politik dengan menempatkan orang Papua di dalam kubangan hegemoni korporatisme negara , rakyat disekrin, dipaksa tandatangani, diinstruksi, tidak boleh ini harus begitu dan seterusnya dan seterusnya, praktik teror oleh klik-klik misterius agar menerima, menghormati, taat dan tunduk pada simbol-simbol negara-kebangsaan (nation-state). Rakyat diliputi rasa ketakutan totaliter. Karena itulah sepanjangh berintegrasi dengan Indonesia, rakyat berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, pengrusakan, pembunuhan, penyanderaan yang semuanya ini objek/sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang (orang luar Papua) yang merupakan bagian integral dari sistem politik bangsa Indonesia, orang sawo matang, orang bule. Hal ini merupakan ekspresi rasa kekecewaan dan ungkapan kebencian dari trauma historisme daan sejarah penderitaan bangsa Papua (the history of sadness) terhadap pemerintah negara-kebangsan Indonesia.
Kedua, Persoalan Kemerdekaan Sosial Ekonomi (Disparitas Ekonomi dan Sosial. Tidak dapat disangkal bahwa rakyat Papua kaya akan sumber daya alam yang tiada tara nilainya, namun sesungguhnya mereka adalah yang termiskin di abad ini. Indonesia sudah mulai menentukan tolak ukur kemiskinannya dengan kain kebaya namun orang Papua (gunung) sedang berada dalam ketelanjangan dan keterisolasian (The stone age period society in 21t century) masyarakat jaman batu di abad ke dua puluh satu. Itu salah siapa? Mengapa mereka diintegrasikan kalau Jakarta tidak ingin membangun mereka? Dunia telah mengetahui bahwa manusia jaman batu itu ada di bumi Papua dan Papua adalah INDONESIA. Sejak awal integrasi, pemerintah Jakarta memfokuskan perhatian pada pembangunan ekonomi dan sosial. pembangunan sosial ekonomi dilaksanakan secara politis. Sejak tahun 1963-1969 dimasa transisi ada nuansa pembangunan seperti pendirian sekolah-sekolah, dari TK hingga perguruan Tinggi (Universitas Cendrawasih), pembangunan sarana pra sarana infrastuktur, pengembangan sumber daya manusia dengan menempatkan elit-elit terdidik Papua di pos-pos pemerintahan. Bahkan Gubernurnya diberikan kepada putra asli Papua yang tidak pernah orang Papua merasakan pada jaman Belanda. Namun seluruh kebijakan sosial ekonomi dikendalikan oleh militer dengan adagium binomialnya yakni Keamanan dan Pembangunan. Militer menjadi panglima dalam seluruh pengambilan keputusan akhir, pembangunan dengan program Task forces dengan bantuan dana Fundwi dan ADB namun dana tersebut dialokasikan ke dana pertahanan dan keamanan, sehingga dana pembangunan sosial ekonomi sesungguhnya diabaikan. Karena itu tidak mengherankan sampai pada tahun 1996 77% desa di Irian Jaya berada dibawah garis kemiskinan dan menjadi desa binaan program IDT dan pada tahun 2005 hampir 85 persen penduduk Papua miskin. Sebagian besar orang Papua adalah bertani dan sayangnya sebagian tanah pertanian telah dikaplingkan oleh para penguasa misalnya pertanian seluas 8,65%, pemukiman penduduk 3,36%, sarana sosial budaya sebesar 1,75 %, Transmigrasi seluas 0,55% sedangkan penggunaan tanah untuk keperluan lainnya kurang dari 1%. Dengan demikian sebagian besar tanah di Papua dimiliki oleh negara seluas 1.528.277 ha 993,36%) sehingga rakyat mengalami kesulitan mencari tempat tinggal yang baik dengan pemukiman yang basah karena itu dikawatirkan masa depan anak cucu yang akan merana diatas tanahnya sendiri. Disamping itu pembukaan industrialisasi dengan mengandalkan pada penggunaan teknologi canggih yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal, pengiriman tenaga trampil dari luar dengan mengesampingkan tenaga kerja lokal dibarengi pemberian kompensasi yang lebih kecil dari seharusnya menjadi pemicu kesenjangan teritama PT. Freeport Indonesia. Implikasinya adalah pemerintah mengabaikan pembangunan sosial ekonomi dengan pertimbangan orang Papua tetap berada pada kondisi stagnan agar dikemudian hari terjadi perubahan jumlah populasi antara lain; tingkat harapan hidup diperpendek, tinggkat pertumbuhan diperlambat, angka kematian bertambah, epidemi penyakit meraja lela, menuju uniformitas etnik, kultural, kesenian, termasuk sistem sosial budayanya maka adagiun menjadi legenda dan imajinasi di abad ke 20 yang berlalu.

Sikap Penduduk Lokal Terhadapa Tawaran Pembangunan
Salah satu konsekuensi logis kepemimpinan yang akomodatif menyebabkan kurang adanya perhatian terhadap masyarakat lokal pada beberapa waktu dan saat ini lalu pemerintah dinilai gagal dan kurang menjawab tantangan dan subtansi masalah. Ada beberpa hal yang sifatnya kontradiktif di Papua saat ini adalah:
1.Pembangunan fisik dengan pendekatan proyek mungkin hanya sesuai dengan pandangan pemerintah tetapi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
2.Rakyat dianggap hanya penting untuk mendukung tujuan pembangunan sesuai keinginan pemimpin dan serta rakyat dianggap telah menerima pembangunan yang telah dibangun.
3.Adanya gejala bahwa masyarakat tidak diharapkan untuk pembangunan karena pembangunan telah difikir oleh pemimpin itu sendiri.
4.Adanya pemaksaan kehendak pembangunan kepada rakyat agar diterima dan dilaksaanakan dengan dalil ditumbuhkan dan ditingkatkan taraf hidup masyarakat tanpa menciptakan keadaan untuk tumbuh dan berkembang sendiri.
5.Ada kecendrungan penduduk lokal yang tenggelam diantara harapan yang tulus tanpa realita. Karena tidak terbiasa bertindak otonom terhadap situasi yang mereka alami.
6.Akibat pendekatan pembangunan yang keliru maka kemampuan adapatasi mereka pasif dan tanpa kritis, sikap legowo lebih dominan dari pada sikap kritisisme dalam menghadapi modernisasi.

Persepsi Yang Keliruh Terhadap Sumber Daya Manusia Papua
Pembinaan sumber daya manusia terutama Papua bukanlah persoalan memberi pendidikan, meningkatkan ketrampilan serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan sekedar tahu membaca dan menulis serta bebas dari penyakit dan kelaparan dan penciptaan suasana lingkungan hidup yang kondusif baik dalam pengertian sosial, ekonomi dan politik. Tetapi yang mereka harapkan adalah: Pertama, Mandiri, menjunjung tinggi martabat dan harga diri, maupun menolong dirinya sendiri dan melihat jauh ke depan, dan menjadikan mereka menjadi pelaku pembangunan; Kedua, Kenyataan menujukkan bahwa stigmatisasi penduduk lokal oleh mereka yang dianggap telah maju, menyebutnya orang koteka, orang hitam, orang asli, orang primitif. Kesalahan pemahaman ini dapat mengiring pikiran kita ke arah yang keliruh dalam memahami masyarakat tersebut. Oleh karena itu walaupun alam pikiran masyarakat primitif ini memang lain dengan alam pikiran masyarakat modern. Namun akhirnya dalam setiap manusia dan semua pola sosial baik modern atau primitif akan kita temukan garis-garis yang sama dan susunan-susunan yang sama pula dalam perjalanan hidup di atas tanah tumpah darah bagi manusia di bumi. By (Tinus Pigai) sumber: Decky BIK



Selengkapnya...

SUKU-SUKU DI PAPUA DAN FILSAFAT HIDUP MEREKA

Dewasa ini ditengah-tengah kemakmuran yang melejit, bangsa-bangsa didunia bersiap-siap untuk memasuki milenium baru dengan bernuansa modernisme, mengapa manusia pedalaman, pesisir pantai ditantang untuk memasuki abad baru yang menantang itu dengan berbusana tradisi masing-masing masyarakat papua. Mungkinkah strategi pembangunan yang keliru sehingga mendiskriminasikan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan ataukah Tuhan menciptakan mereka (orang tua kami) hidup dalam keadaan begini sepanjang perjalanan hidup mereka. Survivekah mereka? Pertanyaan reflektif inilah yang mendorong kami sebagai anak mereka yang dilahirkan di pedalaman dan pesisir papua harus mengadakan analisa secara ilmiah tentang bagaimana tantangan membangun mereka, dan apa peluang untuk membangun mereka, serta apa peluang untuk menentukan perspektif masa depan yang tepat buat mereka diatas tanah papua . Dan kami menyadari bahwa hal itu terjadi karena kita tidak mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan pola pikir yang dipengaruhi oleh budaya setempat atau peradabaan hidup mereka.
Mengambil keputusan ini sangat penting sebab dewasa ini kita menyaksikan terjadi berbagai perubahan baik secara radikal revolusional maupun evolutif gradual. Perubahan yang kini sedang terjadi merupakan pencerminan peradabaan hidup manusia (The human civilistion of life ) pada masa lampau. Perubahan selalu mengarah pada kemajuan maupun juga kemunduran. Salah satu hasil dari perubahan budaya itu adalah kini masyarakat papua menyadari akan pentingnya pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan akan sandang, pangan dan papan.
Namun ada juga nampak perwujudan kehilangan nuansa peradabaan hidup seperti degradasi nilai-nilai yang dianut selama ini. Karena itu kita mengalami kesulitan membangun papua sehingga hingga penghujung abad 20 ini mereka masih tertinggal diantara suku suku lain di luar pulau papua. Akhirnya hasilnya kurang akan jumlah siswa di tingkat SD, SMP, SMU, dan Mahasiswa. kurangnya gisi. Kurangnya kesadaran akan kemajuan pada diri mereka itu salah siapa?. Salah satu yang bisa membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah melalui suatu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin daerah yang didasarkan pada cerminan tuntutan hati nurani rakyat setempat.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan yang bersifat uniformitas dalam segala dimensi, termasuk booming pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan pada usaha yang berskala besar, dengan investasi besar yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal sebab seluruh komoditas dipenuhi oleh pemerintah pusat sementara dimensi lokalnya diabaikan menjadi sumber ketertinggalan masyarakat setempat. Karena itu perlu dicarikan satu model pembinaan mental usaha yang menitikberatkan pada intensifikasi usaha tradisional. Hal ini bisa dilakukan kalau menempatkan seorang pejabat daerah yang mau menerima keinginan rakyat kecil. By (Tinus Pigai): sumber Decky P Staf Graha Budaya Indonesia



Selengkapnya...

DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT PAPUA AKIBAT IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS

Implementasi otonomi khusus telah dan sedang berjalan kurang lebih 9 tahun untuk mentransformasikan dinamika kehidupan masyarakat ditanah papua dari ketertindasan, keterpurukan dan ketebelakang menuju modernisasi di negerinya sesuai bunyi undang-undang No. 21.tahun 2001. Otonomi khusus yang telah mengambil dan menyepakati adalah intelek,tapi intelek tolol dan pemerintah pusat demi mensejatrahkan masyarakat dari segala belenggu keburukan hidup diatas tanahnya, namun kenyataan implementasi otonomi khusus selama 9 tahun intelek tolol dan pemerintah hanya berhasil melahirkan pemekaran wilayah besar-besaran di seluruh tanah papua mulai dari kampung sampai propinsi. sebelum pemekaran dimulai intelek tolol ini telah mempengaruhi banyak masyarakat sehingga sebagian masyarakat pernah menuntut daerahnya harus dimekarkan, seperti kabupaten Dogiyai dari induk kabupaten Nabire, kabupaten Deiyai dari induk Kabupaten Paniai,
Kabupaten Intan Jaya dari induk Kabupaten Paniai, demikian juga daerah-daerah lain di seluruh tanah papua. Tuntutan pemekaran dengan memakai berbagai alasan yang rasional, misalnya karena kurang ada perhatian dan pelayanan dari kabupaten induk, karena kurang disentuh pembangunan daerah-daerah yang mana telah dimekarkan. Ada juga mengatakan, selama ini menjadi korban pembangunan terutama dari propinsi. selain itu dari kalangan masyarakat sendiri kehilangan kepercayaan terhadap pucuk pimpinan dan aparat yang ada di daerah baik di tingkat desa, Distrik, Kabupaten maupun Propinsi. Shingga masyarakat mengajukan aspirasi melalui institusi-institusi yang berkompeten untuk dimekarkan daerahnya. Saat di mekarkan beberapa mahasiswa dari jawa pernah menimbulkan dan memikirkan sebuah pertanyaan bahwa apakah dengan pemekaran wilayah baik kampung,distrik, kabupaten dan propinsi ini mampu memecahkan masalah ketertindasan, keterpurukan dan keterbelakang yang ada dalam kehidupan masyarakt di wilayah itu?.

Realita atas pertanyaan diatas kini sedang terdengar akibat dari pemekaran wilayah semakin parah dalam dinamika kehidupan masyarakat dibanding sebelumnya, karena dari daerah-daerah yang telah dimekarkan itu pun tak ada daerah yang terjadi transformasi. Ternyata semua pemekaran wilayah ditanah papua bukan untuk mentransformasikan, tetapi hanya kepentingan jabatan bagi intelek tolol dan pemerintah daerah demi perbandingan jabatan dengan pemerintah daerah induknya.
Hal ini jelas bahwa hegemoni pilitik Jakarta dimaikan oleh para elit lokal papua. Argumen di usung oleh intelektual tetapi intelek tolol untuk meminta pemekaran kepada pemerintah pusat dengan memakai alasan adalah (1) topografi yang bervariasi sehingga sulit dijangkau seluruh wilayah Papua, sehingga kurang disentuh oleh pembangunan di segala bidang, (2) keterbatasan arus transportasi dan komunikasi, maka sulit menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Argumen-argumen di atas memang cukup rasional bagi kalangan publik, namun bila dilihat lebih jauh nilai pemekaran pada tingkat pedesaan yang dinamika kehidupan masyarakatnya dianggap masih polos dan sederhana serta masyarakatnya masih religius, dan patuh pada nilai-nilai adat, cukup membawa dampak negatif yang lebih besar atau akibat yang diterima oleh masyarakat lokal cukup kompleks. Di antaranya, terjadi perpecahan kesatuan teritorial yang sudah ada sebagai suatu etnis yang mendiami suatu wilayah. Suku Mee misalnya, sebelum pemekaran dari Kabupaten Induk ada rasa solidaritas antara suku mee itu sendiri, antara pemuda pelajar mahasiswa suku mee pada khususnya yang ada di luar papua kini telah terpecah menjadi suku mee 3 kelompok akibat tercium bahu pemekaran wilayah di daerah. Hal ini berlaku setiap suku bangsa di seleruh tanah papua baik masyarakat setempat, pemuda pelajar, dan mahasiswa yang dimana pun berhada, karena akibat pemekaran wilayah dari satu suku memiliki dua kabupaten misalnya seperti kabupaten paniai menjadi 3 kabupaten yaitu Intan Jaya dan Deiyai. Maka terjadilah kerusakan batas-batas konfederasi tradisional yang ada sejak leluhurnya dan hilanglah kerja sama dalam masyarakat tradisional dari berbagai bidang terutama bidang ekonomi, dan muncullah pula sifat individualisme dan egoisme dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri, serta terjadilah pula dualisme kepemimpinan dalam masyarakat tradisional. Dualisme kepemimpinan yang dimaksdud disini kepemimpinan tradisional ( , Sonowi, bobot) dan kepemimpinan pemerintah (Bupati, kepala desa, camat dan lain-lain).Dengan adanya pemekaran pula ruang gerak masyarakat lokal semakin sempit, di mana tempat ladan hidup mereka atau sumber mata pencaharian hidup mereka dibongkar demi sebuah pembangunan kantor-kantor. Selain itu karena terbatas ruang gerak mereka maka akan menjadi pengganguran dan penonton dari pembangunan di segala bidang, sebab masyarakat lokal tidak diberdayakan dahulu. Berarti jelas sebagian kecil dari imbas negatif yang kena dalam dinamka kehidupan masyarakat tradisional di seluruh tanah papua, masih belum bahas lagi secara global sesuai jalannya zaman yang akan dihadapi oleh masyarakat umum diatas daerahnya.
karenanya Pemekaran wilayah kini semakin menghilang kepolosan masyarakat sederhana sebagaimana terurai di atas. Sejalan dengan itu, pemekaran wilayah ditingkat pedesaan, hampir sebagian desa dipicu oleh hilangnya mosi terhadap kepala Kampung sebab disinyalir bahwa segala bantuan pembangunan Kampung (dana IDT, Bangdes, JPS dan lainnya) selama ini tidak dinikmati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menuntut pemekaran wilayah kampung. Serta dalam perealisasian setiap program pengembangan dari pemerintah desa tidak berjalan dengan baik. Karena hilangnya mosi masyarakat terhadap pimpinan pemerintah kampung (Kepala Kampung dan aparatnya). Maka yang terjadi adalah apatisme terhadap setiap program pengembangan sekalipun kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lantas kita hendak persalahkan siapa ?
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa sebelum dilakukan pemekaran wilayah (kampung, distrik, kabupaten, provinsi) ada baiknya dirintis suatu studi kelayakan (penelitian) kondisi sosial budaya alias pemetaan sosial budaya pada etnis yang menjadi sasaran pemekaran. Lantas diikuti program pemberdayaan masyarakat lokal agar masyarakat siap menghadapi kehadiran sebuah pemekaran sekali lagi bahwa sebelum dihadirkan sebuah pemekaran, perlu dilakukan persiapan mulai dari studi kelayakan hingga pemberdayaan masyarakat lokal dengan berbagai keterampilan sambil menunggu datangnya pemekaran. Tetapi itupun kalau kita tidak mau orang Papua hidup melarat di bawah jembatan seperti masyarakat betawi, jawa dan lain-lain diatas tanah dan kekayaannya.
kulitipan ilustrasi (Tinus Pigai), dari berbagai sumber...



Selengkapnya...